......Peta Kerawanan Banjir Genangan....
Studi kerawanan banjir Kota Balikpapan dikasifikasikan menjadi lima klas kerawana banjir antara lain kelas sanagat rawan, klas rawan, klas sedang, klas agak rawan, klas tidak rawan. Peta kerawanan banjir Kota Balikpapan diperoleh dari hasil analisis parameter-parameter studi kerawanan banjir yang berupa kemiringan lereng, kerapatan drainase, infiltrasi tanah, penggunanan lahan, dan curah hujan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif (pengharkatan). Setiap parameter-parameter diatas sebelum dioverlay, terlebih dahulu diberi skor yang berbeda untuk setiap klas yang berbeda, serta diberi bobot sesuai dengan besarnya pengaruh parameter tersebut terhadap tingkat kerawanan banjir genangan. Metode overlay yang digunakan ialah Intersection yang mana data overlaynya berasal dari dua data yang saling bertampalan.
Kelas kerawanan banjir genangan yang berupa klas sedang merupakan kelas kerentanan banjir yang terluas, dengan presentase 45.87% dengan seluas 230.12 km2 dari luas total wilayah Kota Balikpapan. Kondisi kerentanan banjir klas sedang ini terletak pada kecamatan-kecamatan yang tersebar di Balikpapan tengah dan Balikpapan timur. Dengan sebaran spasial yang terdapat pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan yang memiliki karakteristik penggunaan lahan yang berupa permukiman dan pusat perdagangan. Karakteristik satuan lahan yang lain dari klas ini antara lain memiliki kemiringan lereng 0 – 1 %, kerapatan drainase agak rapat, infiltrasi tanah yang sangat jelek dan curah hujan yang tinggi yakni 2500 – 3000 mm/thn.
Kelas kerawanan banjir tidak rawan merupakan kelas kerentanan banjir yang kedua terluas, yakni dengan luas 124.55 km2 dengan presentase 24.82 % dari luas total wilayah Kota Balikpapan. Sebaran spasial pada kelas kerentanan banjir ini tersebar pada daerah kecamatan Balikpapan tengah, kelas kerentanan tidak rawan tersebar pada daerah kecamatan Balikpapan selatan. Kelas kerentanan banjir tidak rawan memiliki karakteristik satuan lahan yang berupa penggunana lahan ialah lahan pertanian, infiltrasi tanah jelek, dan kerapatan drainase agak rapat. Rincian mengenai kondisi kerawanan banjir Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel 18 dan gambar 8.
Kelas kerawanan banjir genangan yang berupa klas rawan merupakan kelas kerentanan banjir dengan presentase 17.04 % dengan seluas 85.48 km2 dari luas total wilayah Kota Balikpapan. Kondisi kelas kerentanan banjir klas rentan ini tersebar pada wilayah Balikpapan utara, Balikpapan barat, Balikpapan timur. Dengan sebaran spasial yang terdapat pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan yang memiliki karakteristik penggunaan lahan yang berupa permukiman. Karakteristik satuan lahan yang lain dari klas ini antara lain memiliki kemiringan lereng 0 – 1 %, kerapatan drainase rapat, infiltrasi tanah yang sangat jelek dan curah hujan yang tinggi yakni 2500 – 3000 mm/thn.
Kelas kerawanan banjir agak rawan di Kota Balikpapan memiliki luas 53.20 km2 dengan presentasi 10.60 % dari luas wilayah Kota Balikpapan. Sebaran spasial yang terdapat pada ssebagian daerah Kota Balikpapan yang diantaranya berada dikelurahan lamaru, kelurahan teritip, kelurahan karang joang dan kelurahan kariangau. Dengan karakteristik satuan lahan yang lain dari klas ini antara lain memiliki penggunaan lahan berupa permukiman, lahan kosong, serta kebun campuran, kemiringan lereng 6-8 %, kerapatan drainase agak jarang, infiltrasi tanah yang sangat jelek dan curah hujan yang tinggi yakni 2500 – 3000 mm/thn.
Kelas kerawanan banjir sangat rawan di Kota Balikpapan merupakan kelas yang paling kecil akan rentan banjirnya dengan memiliki luas sebesar 8.29 km2 dengan presentasi 1.65 % dari luas wilayah Kota Balikpapan. Sebaran spasial yang terdapat pada ssebagian daerah Kota Balikpapan yang diantaranya berada pada daerah kecamatan Balikpapan tengah, kelas kerentanan tidak rawan tersebar pada daerah kecamatan Balikpapan selatan. Kelas kerentanan banjir tidak rawan memiliki karakteristik satuan lahan yang berupa penggunana lahan ialah lahan pertanian, infiltrasi tanah jelek, dan kerapatan drainase agak rapat dan curah hujan yang tinggi yakni 2500 – 3000 mm/thn.
Kerawanan Banjir Genangan Kota Balikpapan
No Kerawanan Banjir Luas (Km2) Presentase (%)
1 Sangat Rawan 8.29 1.65
2 Rawan 85.48 17.04
3 Sedang 230.12 45.87
4 Agak Rawan 53.20 10.60
5 Tidak Rawan 124.55 24.82
Jumlah 501.64 100
Sumber: Hasil perhitungan kerawanan banjir genangan
Gambar 14. Kerawanan Banjir Genangan Kota Balikpapan
Dari hasil pembuatan peta kerawanan banjir genangan Kota Balikpapan diperoleh tabel yang berisikan luasan (km2) dan presentase (%), sebagaimana disajikan dalam tabel 18 dan gambar 8. Pada tabel dan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa sebagain daerah Kota Balikpapan didominasi oleh daerah yang sedang dan tidak rawan akan banjir genangan dengan presentase untuk klas sedang 45.87 % seluas 230.12 km2 serta kelas tidak rawan dengan presentasi 24.82 % seluas 124.55 km2. Sehingga dapat dikatakan Kota Balikpapan memiliki topografi yang datar dengan tekstur tanah yang kasar serta drainase yang baik sehingga tidak rentan atau dengan kelas sedang terhadap bajir genangan pada saat hujan dengan intensitas besar maupun intensitas kecil turun.
Pemekaran wilayah bisa jadi solusi untuk mengembangkan suatu daerah. Tapi semua pemerintah daerah (Pemda) harus berhati-hati.
Pasalnya, pengembangan daerah baru itu bisa menjadi blunder, jika tak dianalisis secara matang. Alih-alih ingin menyejahterakan rakyat, daerah baru itu akan sulit membangun.
Berdasarkan data yang dihimpun Kaltim Post (Grup JPNN), nyaris semua kabupaten/kota di Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) berencana memekarkan sebagian wilayahnya untuk kabupaten atau kota baru. Setidaknya terdapat 14 rencana pemekaran kabupaten/kota dan satu pemekaran provinsi baru di wilayah Kaltim dan Kaltara.
Kutai Kartanegara (Kukar) daerah yang paling banyak untuk rencana pemekaran wilayah. Sebagian wilayah kabupaten itu rencananya akan dimekarkan menjadi dua kabupaten dan satu kota. Yakni Kabupaten Kutai Pesisir yang terdiri dari Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, dan Loa Janan.
Dari sekian usulan pemekaran wilayah di Kaltim, Kutai Pesisir dinilai yang akan tercepat terealisasi. Begitu Presiden SBY mencabut moratorium pemekaran, Kutai Pesisir pun terbentuk. Alasannya, selain karena wilayah ini yang paling dulu menyuarakan pemekaran, pemerintah pusat menilai Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai kabupaten induk menyimpan banyak masalah.
Pertimbangan inilah, menurut Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur, yang menodrong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memprioritaskan proses usulan pemekaran Kutai Pesisir. Tak hanya disetujui DPR, khususnya komisi II yang membidangi pemekaran, Kutai Pesisir juga telah mengantongi Amanat Presiden (Ampres) terkait persiapan pembentukannya.
“Di Kaltim baru Kutai Pesisir yang mendapat ampres. Sementara daerah lain yang diusulkan, belum,” ujar Aus Hidayat.
Banyaknya kasus korupsi dan penyimpangan yang selama ini terungkap di Kukar, kata Aus, menjadi cacatan Kemdagri dan DPR. Kukar yang memiliki APBD terbesar di Indonesia hingga mencapai Rp 5 triliun per tahun, bukannya membuat daerah ini lebih maju, melainkan banyak pejabatnya yang tersandung kasus korupsi. “Apalagi syarat untuk dimekarkan terpenuhi,” ucapnya.
Berdasarkan cacatan , sejak mantan Bupati Kukar Syaukani HR diperkarakan KPK akhir 2006 lalu terkait kasus korupsi, satu per satu pejabat Kukar “berguguran” dan masuk penjara. Hingga awal 2010, sedikitnya 23 pejabat birokrasi dan anggota DPRD tersangdung kasus mengemplang uang negara, dan sebagian perkaranya sudah mendapat putusan tetap.
Menurut Aus, selain persoalan hukum, yang perlu dibenahi adalah komposisi wilayah kecamatan yang tergabung Kutai Pesisir. Sebab berdasarkan hasil paripurna DPRD Kukar beberapa tahun lalu, ada 5 kecamatan yang diusulkan tergabung Kutai Pesisir, yakni Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sangasanga, dan Loa Janan. Sementara Muara Badak dan Marangkayu tidak dimasukkan dengan pertimbangan, agar Kukar tetap memiliki potensi migas.
Sebaiknya Kutai Pesisir dimekarkan dulu sebagai kabupaten, setelah itu Provinsi Kutai Raya dibentuk,” kata wakil rakyat dari Kaltim ini.
Namun di sisi lain, ia menilai, wacana yang dilontarkan Bupati Kukar Rita Widyasari itu bermuara dari kesalahan Gubernur Kaltim.
“Kesalahan pada gubernur. Bagaimana memperjuangkannya jalan provinsi dan nasional yang rusak. Menurut saya pemekaran wilayah belum menyelesaikan itu,” ujar politisi PKS ini menambahkan saat ini ada ratusan daerah yang ingin dimekarkan dan usulannya sudah masuk di Komisi II DPR
